Tak Lagi Relevan, KNPI Pulau Seribu Dorong Pemprov DKI Revisi Perda 11 Tahun 1992

  • Whatsapp

BPS.id, Jakarta – DPD II KNPI Kepulauan Seribu mendorong Pemprov DKI Jakarta segera merumuskan perubahan-perubahan dalam Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu. 

Revisi Perda tersebut harus masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021 nanti.

Bacaan Lainnya

loading...

Ketua DPD II KNPI Kepulauan  Seribu Lukman Hadi mengatakan, Perda 11 Tahun 1992 sudah tidak relevan dengan kondisi Kepulauan Seribu saat ini. Perda tersebut dibuat saat Kepulauan Seribu masih berstatus sebagai salah satu kecamatan di Kota Jakarta Utara.

“Seharusnya pada saat Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan kabupaten, Perda tersebut harus direvisi,” ujar Lukman.

Menurut dia, revisi Perda bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Seribu. 

Beberapa pasal yang ada di dalam Perda lama harus direvisi, sehingga membuka peluang investor masuk dan membangun Kepulauan Seribu dengan tetap mengedepankan pelestarian dan menjaga lingkungan.

“Sebagai contoh, salah satu pasal yang menghalangi dan membuat para investor atau pemilik pulau enggan membangun pulau adalah adanya kewajiban investor menyediakan lahan sebesar 40 persen untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum,” sebutnya.

Seharusnya, tambah Lukman, kewajiban itu harus dikurangi, sehingga pemilik pulau yang telah mengantongi SIPPT dapat membangun pulau secara  maksimal, dengan demikian akan banyak menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan PAD dalam sektor wisata dan pajak.

“Kami yakin, jika kewajiban tersebut dikurangi, para pemilik pulau akan berlomba-lomba membangun pulau untuk dijadikan tujuan wisata, sehingga pulau seribu bisa menjadi Bali baru,” jelasnya.

Namun demikian, sambungnya, pada Perda harus juga memuat aturan bagi pemilik tidak menjadikan pulau sebagai lokasi private dan menutup ruang bagi usaha wisata lokal, karena demikian tidak akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu.

“Muatan Perda harus saling menguntungkan, baik investor dan aktivitas wisata permukiman,” tuntasnya. (gus/bps)

Pos terkait