Bupati Desak Parekraf DKI Segera Terbitkan SK Status Pariwisata di Kepulauan Seribu

  • Whatsapp
Foto : Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi. (Dok. Istimewah)

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mendesak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta segera menerbitkan regulasi atau Surat Keputusan (SK) terkait status pariwisata di Kepulauan Seribu. SK tersebut harus mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020.

“Seperti SK Transportasi Dishub DKI, Dinas Parekraf DKI juga harus sesegera mungkin menerbitkan SK kepariwisataan yang mencakup aktivitas pariwisata di Kepulauan Seribu,” tegas Junaedi kepada beritapulauseribu, Selasa (15/9).

Bacaan Lainnya
loading...

Memang, kata bupati, bila berpedoman pada Pergub 88/2020 dimana disebutkan bahwa selama penerapan PSBB ada pelarangan berkerumun lebih dari lima orang, sehingga dapat diartikan segala aktivitas yang dilakukan lebih dari  jumlah itu tidak diperbolehkan, termasuk aktivitas wisata.

“Bupati hanya bisa mengintruksiksikan kepada jajaran untuk melaksanakan apa yang menjadi item dan tugas sesuai dengan Pergub 88, sedangkan regulasi menjadi kewenangan dinas terkait. Misalnya tentang pariwisata kewenangan regulasinya harus dari Disparekraf DKI,” tutur Junaedi.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu tidak memiliki decision untuk menerbitkan produk regulasi secara mandiri, karena secara struktural pemerintahannya bersifat administratif.

Sehingga, sambungnya, bupati hanya dapat memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas untuk segera menindaklanjuti pergub 88 dengan penerbitan regulasi dan  kebijakan dari Kepala Dinas masing-masing.

“Pimpinan wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi bukan menentukan kebijakan. Pimpinan wilayah mengkoordinasikan kegiatan yang ada di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta,” tambah Junaedi.

Pos terkait