Kawasan Pariwisata Wajib Tutup, Bupati : Kita Himbau Agar PSBB Dipatuhi

  • Whatsapp
Foto : Ilustrasi

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menghimbau kepada segenap masyarakat Kepulauan Seribu untuk mematuhi penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Minggu (13/9) siang.

“Nanti kita buat himbauan terkait dengan Pergub tersebut, kepada warga masyarakat agar dapat mematuhinya,” ungkap Junaedi kepada beritapulauseribu melalui sambungan telepon sore.

Bacaan Lainnya

loading...

Namun begitu, bupati belum menyebutkan secara mendetail poin apa saja yang secara otomatis penerapan PSBB berlaku di wilayah Kepulauan Seribu, termasuk tentang mekanisme penutupan kawasan pariwisata.

“Memang ada beberapa pulau yang secara jelas disebutkan untuk ditutup, dan pulau-pulau itu memang milik dan dikelola oleh Pemda DKI Jakarta,” jelasnya.

Semantara, sambung Junaedi, terkait dengan kawasan dan aktivitas pariwisata permukiman di pulau-pulau penduduk dan pariwisata pulau resort akan menjadi materi pembahasan pada rapat yang akan digelar Pemkab Kepulauan Seribu esok.

“Kita akan bahas klausul apa saja yang menjadi inti penerapan PSBB, termasuk aktivitas kepariwisataan di Kepulauan Seribu,” tambahnya.

Ditegaskan Bupati, sebagai perangkat kerja wilayah, jajarannya senantiasa menindaklanjuti dan mensosialisasikan apa yang telah menjadi keputusan serta kebijakan Gubernur dan Pemerintah Provinsi.

“Prinsip dasarnya, kami akan mensosialisasikan kepada warga kebijakan yang diambil untuk dilaksanakan serta dipatuhi oleh semua stakeholder di wilayah Kepulauan Seribu,” tuntasnya.

Terkait dengan penerapan PSBB yang mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020, terdapat lima tempat yang harus ditutup, yakni;

  1. Sekolah dan institusi pendidikan
  2. Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
  3. Taman kota dan RPTRA
  4. Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
  5. Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil)

Pos terkait