IMB Jadi Kendala Pembuatan Izin Homestay di Pulau Seribu

  • Whatsapp

Para pemilik homestay di Kepulauan Seribu mengaku proses pembuatan izin homestay cukup sulit lantaran banyak syarat yang harus dipenuhi terutama kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Syarat yang harus dipenuhi banyak, apalagi bila terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB), pasti penerbitan izinnya gagal,” ujar Amsir warga Pulau Tidung dan pemilik sejumlah homestay di pulau tersebut, Jumat (11/9).

Bacaan Lainnya

loading...

Sejatinya, Amsir mengatakan, sebagian besar pemilik homestay sangat menginginkan legalitas dengan membuat izin usaha. Namun, karena terkendala pemenuhan syarat, izin tersebut tidak pernah terbit.

“Ya kalau saat ini ada kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah penerbitan izin apalagi dengan pelayanan jemput bola, kami sangat menyambut baik,” tutur Amsir lagi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu (Asekbang) Iwan P. Samosir mengatakan pemerintah kabupaten saat ini tengah fokus melakukan pembinaan terhadap pemilik dan pengelola homestay.

Karena itu, pihaknya akan mempermudah pelayanan dan bahkan penerbitan surat izin homestay. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak penginapan.

Iwan mengaku telah meminta Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan pelayanan jemput bola dengan langsung mendatangi pemilik homestay.

“Atas nama bupati, kami minta pelayanan itu dilaksanakan dan dalam dua pekan kami akan kroscek, apakah sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Sebagian Besar Homestay Tak Berizin

Kepala UP PMPTSP Kepulauan Seribu, Erwin menjelaskan data suku dinas Parekraf tercatat 1.395 unit homestay tersebar di pulau wisata permukiman dan belum semuanya memiliki izin usaha karena terkendala beberapa persyaratan.

“Kita akan permudah perizinannya selama ada komitmen untuk melengkapi kekurangan persyaratannya,” kata Erwin.

Sebagai wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) kata Erwin, sudah selayaknya homestay di pulau-pulau permukiman memiliki izin usaha, sehingga bisa menjadi pemasukan bagi pendapatan daerah.

“Melalui izin usaha, Pemkab bisa melakukan penarikan pajak yang bisa menjadi pendapatan daerah,” ujarnya.

Tercatat 1.395 homestay tersebut di antaranya Pulau Untung Jawa 213 unit homestay, Pulau Tidung 374 unit, Pulau Pari 340 unit, Pulau Pramuka 317 unit, Pulau Kelapa 38 unit dan Pulau Harapan 113 unit.

“Pemilik bisa datang langsung ke kantor PTSP di kelurahan masing-masing atau di kantor kabupaten untuk mengurus izin usahanya,” harap Erwin.

 

Pos terkait