Pelaku Wisata Menolak Tegas Penerapan Tiket Masuk Kawasan Taman Nasional di KSU

  • Whatsapp
Foto : Ilustrasi (Istimewah)

Rencana penerepan tiket Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu bagi wisatawan yang berlibur ke wilayah Kepulauan Seribu Utara pada 1 Oktober 2020 mendatang mendapat penolakan dari pelaku jasa wisata.

Pelaku jasa wisata menuding Taman Nasional Kepulauan Seribu tidak peka dengan kondisi saat ini yang masih dalam masa pandemi Covid-19. Retribusi itu dikhawatirkan akan semakin menurunkan minat kunjung wisatawan ke Ke Kepulauan Seribu khususnya bagian utara.

Bacaan Lainnya

loading...

“Waktunya saja tidak tepat, saat ini kita masih masa pandemi. Penarikan retribusi itu pasti akan semakin menurunkan minat kunjung wisata,” ungkap Lukman Hadi salah seorang pelaku jasa wisata di Pulau Harapan, Minggu (6/9).

Semestinya, sambung dia, penerapan retribusi itu menunggu waktu yang lebih tepat, mungkin saat pandemi telah selesai atau aktivitas pariwisata di Kepulauan Seribu kembali normal.

“Kita minta penerapan PNBP itu diundur hingga aktivitas pariwisata dalam kondisi normal dan kita berharap penerapan-nya hanya di lokasi sarana dan prasarana milik Taman Nasional saja, bukan diseluruh wilayah Kepulauan Seribu Utara,” tegas Lukman.

Selain masa pandemi, PNBP yang hanya diberlakukan di wilayah Kepulauan Seribu Utara memunculkan ketimpangan dan wisatawan akan lebih memilih berlibur ke pulau-pulau bagian Kepulauan Seribu Selatan yang tidak berlaku retribusi tersebut.

“Dengan atraksi wisata yang serupa, wisatawan akan lebih memilih berlibur ke pulau-pulau selatan. Lalu, kita yang di utara setengah mati berjuang mempromosikan wisata tinggal gigit jari,” ucapnya dengan nada kecewa.

Menanggapi penolakan itu, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Badi’ah menjabarkan, penerapan PNBP tersebut sejatinya telah dilakukan sejak Tahun 2015 lalu. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementrian Kehutanan.

“Jadi tidak hanya di Taman Nasional Kepulauan Seribu, PNBP ini berlaku di seluruh taman nasional di Indonesia. PNBP itu langsung disetor ke kas negara bukan dikelola oleh taman nasional,” jelas Badi’ah.

Menurut dia, PNBP akan kembali ke tiap taman nasional dalam bentuk program dan kegiatan, seperti pemeliharaan mangrove, terumbu karang, peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan pemandu wisata, dan bantuan produktif masyarakat lainnya.

“Intinya dari masyarakat untuk masyarakat juga, utamanya dalam peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu,” katanya.

Disampaikan Kepala Balai, pihaknya akan selalu membuka ruang dialog dan diskusi untuk mencari solusi terbaik agar terbangun kesepakatan bersama. Karena, PNPB adalah investasi negara untuk menjaga kelestarian alam agar tetap menarik untuk kunjungan wisata.

“Kami adalah wakil pemerintah dan tidak pernah terpikir untuk memberatkan masyarakat. Kami siap berdialog dan mensosialisasikan hal ini lebih intensif lagi,” pungkas Badi’ah.

loading...

Pos terkait