ASN Jarang di Pulau, Bupati Baru Ditantang Tutup Kantor Transit Mitra Praja

  • Whatsapp
Foto : Para ASN Pemkab Kepulauan Seribu Usai Mengikuti Rapim di Pulau Pramuka dan akan Kembali ke Daratan Jakarta Menggunakan Kapal Cepat Reguler di Dermaga Utama Pulau Pramuka, Senin 10 Februari 2020. (Dok. BPSid)

Pergantian pimpinan atau jabatan bupati di Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi topik perbincangan hangat dikalangan masyarakat di wilayah Jakarta kepulauan ini.

Sebagian besar warga berharap, bupati yang akan memimpin Kepulauan Seribu nantinya memiliki kebijakan populis yang mampu merubah stigma ‘Pejabat pulau lebih sering ada darat’ atau ‘Pejabat Turis’ dan atau ‘Pejabat Buangan’.

Bacaan Lainnya

loading...

Semisal Buang Bu Syarif, Tokoh Masyarakat Pulau Kelapa ini menantang bupati baru menutup kantor transit yang ada di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta.

Menurut dia, tantangan itu cukup relevan dengan kodisi wilayah Kepulauan Seribu saat ini yang dari sektor dukung aktivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah memadai.

“Dulu alasannya kan karena di pulau minim fasilitas pendukung kerja. Sekarang bukan alasan itu, toh saat ini juga rapat-rapat juga sudah menggunakan fasilitas virtual dan di pulau juga bisa,” terang Buang, Kamis (3/9).

Senada dengan Buang, Yanto, warga lainnya berpendapat ASN Kepulauan Seribu harus menyadari tugas dan amanah yang diemban yakni sebagai pelayan masyarakat pulau.

“Bagaimana mereka mau melayani, batang hidungnya aja jarang ada di pulau. Kalaupun datang, sorenya juga sudah buru-buru balik ke darat,” katanya.

Apalagi, sambung Yanto, sejak masa pandemi ini ketidakhadiran ASN di pulau semakin menjadi. “Tuh, kalau kita mampir ke Kantor Bupati. Paling yang ada Pamdal doangan,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, melalui lansiran berita yang dikirim ke redaksi beritapulauseribu.id, Sudin Kominfotik Kepulauan Seribu merilis bahwa mulai pekan depan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan memberlakukan pembagian jam kerja bagi ASN Kepulauan Seribu.

Dalam surat elektronik disebutkan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, mengatakan pembagian jamkerja diberlakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kita akan lakukan pembagian jam kerja, dimana tiga hari bertugas di Pulau Pramuka Kantor Kabupaten, dan 3 hari di Kantor Penghubung Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara,” ujar Junaedi, saat memberikan arahan kepada ASN terkait Surat Edaran No.62/SE/2020.

Junaedi menambahkan, selain ASN Sekretariat Kabupaten, pembagian jam kerja ini juga diberlakukan bagi ASN di UKPD terkait. “Diharapkan melalui pembagian jam kerja ini, pelayanan baik di darat dan di pulau dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

loading...

Pos terkait