Bangun PLTS, PLN Harus Perhatikan Dampak Lingkungan

  • Whatsapp

Tak hanya sekadar membangun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga diharuskan memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi disekitar areal Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebira RW 03 Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.

“PLN juga mempunyai kewajiban dan bahkan harus memperhatikan dampak lingkungan yang bisa saja terjadi,” ungkap Anggota Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Pulau Harapan, Abidin kepada beritapulauseribu.id, Rabu (2/9).

Bacaan Lainnya

loading...

Buktinya, sambung Abidin, sejak selesai pembangunan instalasi panel surya pada awal bulan lalu hingga kini kondisi lingkungan sekitar pembangkit masih dalam keadaan kotor dan terkesan semrawut.

“Ya, jangan hanya dibersihkan di dalam area PLTS-nya saja. Di luar juga harus diperhatikan,” tambahnya.

Selain dampak lingkungan, Abidin juga berharap pihak PLN secara kontinu melakukan sosialisasi penggunaan token terhadap pelanggan. Pasalnya, menurut dia, sebagian besar warga kurang mampu di Pulau Sebira masih keberatan dengan sistem tersebut.

“Masih banyak warga, khususnya kalangan kurang mampu yang masih keberatan menggunakan sisitem token untuk daya listrik. Mereka berharap ada keringanan dari PLN,” sebutnya.

Sementara itu, terkait dengan dampak lingkungan terhadap pembangunan instalasi PLTS di Pulau Sebira, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Bupati Kepulauan Seribu, Iwan P Samosir menyatakan bahwa Pemkab Kepulauan Seribu tengah menyusun dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PLTS tersebut.

“Hari ini kita bicarakan penyusunan dokumen UKL-UPL, artinya ini semua dokumen yang berfungsi kesepakatan semua pihak. Karena ini berbicara dampak-dampak yang diakibatkan dalam kegiatan ini,” kata Iwan.

Penyusunan dokumen, kata Iwan, juga merupakan bentuk antisipasi dan memperhatikan dampak lingkungan sekitar, mulai dari sisi sosial ekonomi hingga dampak terhadap sosial kemasyarakatan.

“Kita pantau semuanya, dan dokumen ini akan menuangkan juga kesepakatan bahwa sekali enam bulan proyek ini harus berlapor terhadap dampak-dampak yaang ditimbulkan tersebut,” tandas Asekbang.

Pos terkait