Warga Pulau Untung Jawa Protes Penggunaan Pasir Laut oleh PT JBI

  • Whatsapp
Sejumlah warga Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu melakukan aksi protes terhadap pihak PT Jaya Beton Indonesia (JBI). Pasalnya, perusahaan itu didapati menggunakan matrial (pasir) lokal untuk memenuhi kekurang volume pasir di Pantai Sakura. (Foto : Rendy)

Sejumlah warga Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu melakukan aksi protes terhadap pihak PT Jaya Beton Indonesia (JBI). Pasalnya, perusahaan itu didapati menggunakan matrial (pasir) lokal untuk memenuhi kekurang volume pasir di Pantai Sakura.

“Kami terang protes, harusnya setiap kegiatan pemerintah tidak boleh menggunakan matrial atau pasir laut,” ungkap Burhan, salah seorang warga Pulau Untung Jawa, Kamis (12/3).

Bacaan Lainnya

loading...

Disampaikan Burhan, protes warga bermula saat menyaksikan sejumlah petugas PJLP Sudin SDA Kepulauan Seribu mengambil pasir di lahan bekas pendalaman kolam labuh.

Usut punya usut, kata Burhan, pasir-pasir untuk digunakan menambah volume pasir Pantai Sakura yang pada tahun 2019 lalu direvitalisasi oleh Sudin SDA Kepulauan Seribu melalui PT JBI sebagai pelaksana proyek.

“Sangat culas, sampai manapun kami akan tidak setuju, Kalau mau membangun jangan merusak yang sudah ada,” tegas Burhan lagi.

Masalah penggunaan pasir lokal itu sempat memicu ketegangan antara petugas PJLP dengan warga yang melakukan aksi protes. Lalu, untuk meredam gejolak yang ada, ditengahi oleh pihak kelurahan setempat dilakukan musyawarah dengan menerbitkan sejumlah butir kesepakatan.

“Sudah dilkukan musyawarah antara warga yang memprotes dengan pihak Jaya Beton dan sudah ada kesepakatan yang harus dipatuhi oleh Jaya Beton,” ungkap Lurah Pulau Untung Jawa, Supriyadi.

Disebutkan lurah, inti dari butir berita acara itu pihak PT JBI berhenti mengambil pasir lokal, kekurangan pasir Pantai Sakura menjadi kewajiban pihak JBI, dan bila masih menggunakan pasir lokal untuk matrial pekerjaan, maka JBI harus mengganti dua kali lipat.

“Di berita acara juga disebutkan agar pihak JBI membuta tetrapot agar pasir tidak berkurang akibat abrasi pantai,” tutur lurah.

Lurah berharap permasalahan ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Kepulauan Seribu agar senantiasa melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan.

“Kurang koordinasi saja, harusnya dilakukan sosialisasi kepada warga dan minimal diinformasikan kepada pemerintah setempat, itu untuk menghindari kejadian seperti ini,” jelas lurah.

Berikut lembar Berita Acara Penyelesaian dan Lembar Protes Ditandatangani Warga

Pos terkait