Ragu, Pemilik Garuda dan Merpati Enggan Bergabung ke Manajemen Trans1000

  • Whatsapp
Ilustrasi Kapal Penumpang Tradisional Kepulauan Seribu/Ojeg. (Foto : Google Image)

Pemilik kapal penumpang tradisional di Kepulauan Seribu sepertinya tak semua setuju dengan rencana akuisisi pihak PT Trans 1000 terhadap kapal mereka yang nantinya akan dijadikan kapal khusus logistik.

Pasalnya, sebagian dari mereka harus berpikir ulang terkait penawaran yang disampaikan pihak manajen perusahaan tersebut dengan alasan secara perhitungan ekonomi sangat tidak kompatibel.

Bacaan Lainnya

loading...

“Saya ragu dengan penawaran yang diajukan ke kami, dan memang kami harus berhati-hati, jangan sampai kami malah rugi nantinya,” ujar Sirat, warga Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Selasa (10/3).

Pemilik kapal penumpang tradisional KM Garuda dan Merpati ini mengaku cukup mengetahui track record dari manajemen PT Trans 1000, sehingga dirinya ragu untuk bergabung.

“Saya tahu betul siapa mereka, jadi muncul keraguan untuk bergabung,” imbuhnya.

Terkait hal lain yang menyebabkan keraguan, Sirat menuturkan bahwa dengan insentif sebesar Rp 30 juta perbulan bagi pemilik kapal dan pengupahan ABK diatas UMP andai bergabung menjadi tanda tanya besar baginya.

“Kalau saya tidak masuk akal, hitung-hitungannya tidak ketemu,” ujar Sirat yang puluhan tahun begelut di usaha kapal penumpang tradisonal di Kepulauan Seribu ini.

Disisi lain, Sirat berpendapat, dirinya tidak menolak ada pihak lain yang ini buka usaha dibidang transportasi penumpang, namun harus melihat segmennya.

Jangan sampai, katanya, ada upya ‘monopoli’ dan mematikan usaha masyarakat asli yang sudah bertahun-tahun berjuang menyediakan kapal penumpang.

“Silahkan sama-sama berusaha, tidak ada yang larang. Tapi lihat segmennya dong, Kapal mereka kan sekelas kapal cepat, silahkan bersaing harga dengan kapal predator, jangan dengan kapal ojeg,” paparnya.

Lebih lanjut, Sirat memastikan bahwa pihaknya akan berusaha mengelolah kapal miliknya sendiri, pun dengan sejumlah pemilik kapal penumpang tradisonal lainnya yang menolak bergabung.

Biarin aja, untung dan rugi sudah biasa di dunia usaha, yang penting milik sendiri. Pemilik kapal yang bergabung itu hak mereka, nanti saja kita lihat kedepannya,” tutupnya.

Sementara Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (UP APK) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Maruli Sijabat saat dihubungi beritapulauseribu.id, enggan mengomentari hal tersebut.

“Nanti saja ya, saya lagi diklat, tolong kontak ke staf saya ya,” jawabnya singkat.

Sejatinya, protes keras terhadap beroperasinya KMP Trans1000 ini sudah disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) sejak tahun 2018 lalu.

Amarta menuding pengoperasian KMP Trans1000 akan mematikan pengusaha kapal tradisional dan menyusahkan warga dengan memasang tarif dua kali lipat dari kapal tradisional.

“Ada indikasi Trans1000 ingin memonopoli bisnis transportasi laut di Kepulauan Seribu, kapal tradisonal hanya membawa logistik, dan warga dipaksa menaiki kapalnya dengan tarif yang tinggi,” sebut Ketua Amarta, Tobaristani seperti dikutip dari situs harianumum.com.

Pos terkait