Soroti SWRO, KNPI Tuding Pemprov DKI Bisnis Air Bersih di Pulau Seribu

  • Whatsapp

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Seribu menuding Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan berbisnis air bersih di Kepulauan Seribu. 

Pasalnya, dengan besaran tarif yang hampir 10 kali lipat dibanding harga air di daratan Jakarta dipastikan sangat membebani biaya hidup masyarakat Kepulauan Seribu yang masih banyak berkategori ekonomi menengah bawah.

Bacaan Lainnya

loading...

Sejurus itu, KNPI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan ulang terhadap besaran tarif harga air SWRO yang termaktub pada golongan V/khusus Pergub Nomor 34 tahun 2018.

KNPI menilai besaran harga tarif Rp 32 ribu per meter kubik tidak relevan diterapkan untuk besaran harga air bersih di Kepulauan Seribu. Padahal sudah jelas, Gubernur ingin warganya bahagia termasuk yang mendiami 11 pulau permukiman.

“Sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu. Kita ingin dan minta Pemprov DKI meninjau ulang Pergub yang mengatur soal itu,” ungkap Lukman Hadi, Ketua KNPI Kepulauan Seribu, Rabu (12/2).

Menurut Lukman, tarif harga air yang terbilang mahal terbukti menjadi pangkal sebagian warga Pulau Untung Jawa enggan berlangganan dan bahkan secara sepihak memutus sambungan pipanisasi air bersih.

“Case-nya sudah ada, semestinya itu menjadi dasar kajian untuk meninjau kembali payung hukum yang menjadi dasar pengaturan tarif harga,” jelasnya.

Pos terkait