Diprotes, Lurah Stop Penebangan Mangrove di Pulau Untung Jawa

  • Whatsapp

Lurah Pulau Untung Jawa Supriyadi mengambil tindakan tegas dengan menghentikan aktivitas penebangan pohon mangrove yang dilakukan di pantai bagian utara pulau tersebut.

Dia meminta pemilik lahan agar mengurus perizinan usaha terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan berujung pada aksi protes warga.

Melalui pesan elektronik yang dikirimkan ke redaksi beritapulauseribu.id, Minggu (2/2), Supriyadi menyebutkan bahwa lahan seluas 2.635 meter pesegi atas nama sertifikat Albert Kumala berlokasi di RT 03/01 Kelurahan Pulau Untung Jawa sedianya akan dibuat usaha tambak udang.

Namun seiring waktu, kegiatan pembuatan tambak itu telah menebang beberapa pohon mangrove yang tumbuh di lahan itu. 

Sebelumnya, menurut lurah, pemilik telah mengajukan surat pemberitahuan pemanfaatan lahan kepada RT 03/01. Mengacu keterangan dari pengurus RT setempat, kelurahan mengeluarkan surat keterangan sebagai tindak lanjut pemberitahuan pemanfaatan lahan itu sebagai usaha tambak.

“Harusnya pemilik terlebih dahulu mengurus izin usaha resmi dari PTSP. Setelah dokumen perizinan usaha lengkap, pemilik dapat melanjutkan kegiatannya. Karena di dokumen perizinan akan tercantum klausal pemanfaatan lahan yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” terang lurah.

Belum Mendapat Izin PTSP

Sejatinya, Supriyadi mengungkapkan, situasi ini cukup riskan. Pasalnya, pemilik punya hak untuk memanfaatkan lahan untuk membuka usaha tambak. Usaha itu akan membantu perekonomian warga yang akan direkrut sebagai pekerja.

Disisi lain, sebagian warga berpandangan penebangan pohon mangrove dapat merusak lingkungan dan dikhawatirkan dapat menyebabkan abrasi bibir pantai.

“Sebagai pimpinan wilayah, kami menegaskan pemilik lahan harus melaksanakan prosedur sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan dari kelurahan,” tegas lurah.

Pada surat pemberitahuan itu disebutkan agar pemilik lahan melaksanakan kegiatan usahanya harus mengantongi izin usaha dan izin penopingan pohon dari PTSP. Hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Karena pemilik lahan tidak melakukan arahan yang disampaikan, melalui Kepala Seksi Pemerintahan dan Satpol PP kelurahan. Kami meminta pemilik menghentikan aktivitas pembuatan tambak,” tuntasnya.