Kapasitas ASN di Pulau Seribu Dinilai Belum Maksimal

  • Whatsapp
Foto : Aparatur Sipil Negara (ilustrasi/bps

Kapasitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang bertugas di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pada spesifikasi bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infratsuktur masih belum maksimal.

“Masih belum maksimal, masih banyak yang harus kita benahi terkait dengan kapasitas ASN di Kepulauan Seribu,” ungkap Junaedi usai menghadiri Musrenbang tingkat Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, Selasa (28/1).

Dari itu, Junaidi, berencana meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta untuk menugaskan ASN yang memiliki spesifikasi atau kemampuan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Seribu.

Menurut dia, dengan tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastuktur harus diimbangi ketersediaan apartur sipil yang tahu dan memahami mekanisme proses atau alur dari pembangunan tersebut.

“Saya kira sangat mengkhawatirkan bila keuangan negara yang jumlahnya hingga ratusan miliar dikelolah oleh ASN yang secara kapasitas belum maksimal. Harus ada penambahan dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” beber Junaedi.

Misalnya, kata dia, pada Unit Kerja Teknis (UKT) 2 yang merupakan unit kerja yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrstruktur wilayah, harus diisi dengan ASN yang menguasai lanskap dari proses kerja yang akan dilaksanakan.

“Seperti pada UKT 2, unit ini harus di support dengan pegawai-pegawai yang mengusai pembidangan tertentu pada format kerja mereka,” tuturnya.

Karena, sambung Junaedi, hal ini sangat berisiko dan rentan terhadap penyalahgunaan anggaran negara yang nantinya berujung pada masalah hukum. Situasi itu, tambahnya, juga membahayakan posisi pimpinan wilayah.

“Risiko itu dapat kita perkecil dengan menambah ketersedian ASN yang memiliki kapasitas mumpuni dibidangnya. Bila pelaksananya baik, saya kira pembangunannya juga akan jauh lebih baik.” tuntasnya.

  • Whatsapp