Hadapi Masalah Hukum, Pulau Seribu Gandeng Kejari Jakarta Utara

  • Whatsapp
Foto : Penandatangan MoU terkait pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kejari Jakarta Utara 23 Januari 2020. (Doc. pulauseribu.jakata.go.id)

Untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.

Kejari akan mendampingi terkait pertimbangan dan pendampingan hukum. Hal itu sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama terkait bidang hukum perdata dan tata usaha yang baru ditandatangani.

“Masalah hukum harus diselesaikan dengan jalur hukum,” ungkap Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad di Pulau Pramuka, Kamis (23/1).

Bupati mengatakan, kejaksaan sebagai pengacara negara memiliki fungsi pencegahan dan pendampingan hukum sehingga dapat membantu penangannya di Kepulauan Seribu.

“Masyarakat dan aparat pemerintah harus paham hukum agar menyelesaikan persoalan hukum sesuai dengan jalurnya,” papar Husein.

Kepala Kejari Jakarta Utara, I Made Sudarmawan menyebutkan penandatanganan kesepakatan bersama itu adalah bentuk dukungan Kejari kepada Pemkab Kepulauan Seribu.

“Jadi setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemkab Kepulauan Seribu kita dampingi, seperti pertimbangan hukum atau pendampingan hukum,” ucapnya.

  • Whatsapp