Program PJLP, Berkah atau Musibah?

  • Whatsapp

Perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menjadi sebuah harapan baru bagi kebanyakan masyarakat, baik yang berusia muda atau pun berusia matang. Hal Itu bisa dilihat dari membludaknya pendaftar pada masa rekrutmen.

Baik mereka lulusan SMA atau sederajat hingga mereka yang menyandang titel Serjana (S1). Lulusan SD pun tak mau ketinggalan berlomba, mereka menempuh pendidikan non-formal kejar paket agar dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Program PJLP mulai dicanangkan pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dilanjutkan oleh masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan saat ini. Program ini bertujuan memberikan pekerjaan bagi kalangan tidak mampu agar dapat mengangkat kesejahtera keluarga mereka.

Diperkirakan di Kepulauan Seribu, jumlah kebutuhan petugas PJLP tiap tahunnya sekitar 1.000 orang. Jika diasumsikan jumlah penduduk usia kerja di Kepulauan Seribu yang berkisar 10 ribu jiwa, maka rasio peluang penerimaannya adalah 1 berbanding 10 atau satu tempat kerja diperebutkan oleh 10 orang.

Bila perbandingannya seperti itu, yang terjadi adalah kerawanan sosial di tengah masyarakat. Lazimnya sebuah kompetisi, pasti ada yang menang (lolos) dan ada yang kalah (gagal). Problemnya, karena digit perbandingan yang timpang akhirnya terjadi gesekan dan dinamika.

Diketahui petugas PJLP yang bekerja saat ini, memiliki pertalian darah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kepulauan Seribu, mulai dari hubungan ayah dengan anak, adik dengan kakak, paman dengan keponakan yang bekerja sebagai PJLP di satu OPD tertentu, sehingga kecemburuan sosial semakin menjadi-jadi.

Alangkah akan lebih baik, bila dalam satu keluarga hanya satu yang diterima sebagai PJLP. Ini dapat menjadi pertimbangan pihak terkait untuk pola perekrutan PJLP kedepan, agar persoalan itu tidak menjadi bom waktu dan konflik berkepanjangan di masyarakat.

Tidak heran saat ini santer terdengar fenomena bahwa si anu itu titipan orang dalam, atau ada perkataan ‘percuma daftar juga, kalau tidak ada orang dalam tidak akan lolos’. Yang lebih ironis lagi, ada beberapa ketua RW atau LMK yang juga ikut mendaftarkan diri dan berkompetisi menjadi PJLP.

Apakah ini salah? Tentu tidak, dengan harapan memperoleh gaji perbulan sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkategori sangat cukup untuk biaya hidup di Kepulauan Seribu, meski mereka akan membuat kecewa para konstituen waktu pemilihan RW atau LMK di wilayahnya.

Fokus buka pada persoalan rekrutmen PJLP, akan tapi membuat miris dan prihatin adalah banyak lulusan serjana rela mendegradasikan diri dan pendidikannya hanya untuk mendapatkan gaji sebesar UMP.

Mohon maaf, bila dibandingkan background akademikanya sangat tidak lazim. Belum lagi, mereka yang lulusan SMA atau Sederajat hampir sebagian besar berharap dapat di terima sebagai PJLP dan pasti tidak akan terkomodir semua. Pertanyaanya, lalu mereka akan kemana?.

Cara pandang mendapatkan gaji cukup tanpa perlu berjuang keras telah menghilangkan ‘semangat juang’ yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu di Kepulauan Seribu. Sekadar saran, kedapan pemerintah daerah harus berinovasi menciptakan starup-starup baru sebagai program unggulan yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga masayarakat tidak lagi terpaku dengan perekrutan PJLP saja.

Bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan, lantaran Kepulauan Seribu diberikan bonus demografi dan geografi yang luar biasa, tinggal bagaimana cara mengelola dan menciptakan program yang tepat sasaran.

Sebagai contoh, dapat dilihat beberapa figur putra pulau yang sebelumnya bukan siapa-siapa (no body) menjadi sesuatu yang berarti (some body) mereka kini patut diperhitungkan karena mampu menangkap peluang dan potensi usaha di wilayahnya.

Bahkan dapat memperkerjakan warga di daerahnya. Bila figur-figur baru seeperti itu bermunculan, tentu kerawanan sosial tehadap perekrutan PJLP dapat terminimalisasi atau mungkin hilang sama sekali.

Atau contoh lain, Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah yang dapat dijadikan refrensi. Dengan jumlah penduduknya hampir sama dengan Kelurahan Pulau Harapan, desa itu mampu mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki hanya dengan memanfaatkan sumber mata air yang luasannya tidak lebih dari 150 meter persegi.

Bukan hanya mampu mengangkat pereknomian warganya, tapi mampu menciptakan lapangan kerja secara layak. Bila dibandingkan dengan luasan lautan di Kepulauan Seribu tentu itu tidak ada apa-apanya.

Diakui ini bukan melulu tanggung jawab Pemkab Kepulauan Seribu, Namun tanggung jawab kita semua sebagai warga pulau. Kita harus ikut berupaya dan berpikir dengan mencari jalan keluar terbaik.

Penulis adalah Rama Bedah Wijaya, Konsultan Pengembangan Desa Wisata di Kemendes 2016 – 2018

  • Whatsapp