TNKpS Fasilitasi Legalitas Mitra Konservasi

  • Whatsapp

BPS.id – Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS) menggelar kegiatan kapasitas kelembagaan kelompok mitra konservasi di lingkup kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 1 Pulau Kelapa.

Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk memfasilitasi legalitas lembaga yang bergerak pada aktivitas konservasi, agar dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga-lembaga itu tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang ada.

“Sementara ini ada empat lembaga yang dalam proses penguatan kelembagaan untuk selanjutkanya akan diberikan legalitas dalam pemanfaatan kawasan konsevasi,” ungkap Wira Saut Simanjutak, Penyuluh SPTN Wilayah 1 Pulau Kelapa, Senin (9/12).

Pasalnya, kata dia, pemanfaatan kawasan secara turun temurun dapat saja menimbulkan dampak kurang baik terhadap kelangsungan pelestarian alam, khususnya di area yang menjadi ruang lingkup Taman Nasional Kepulauan Seribu.

“Intinya ini untuk kepastian eksistensi lembaga tersebut. Namun, pemberian legalitas akses juga dilakukan dengan verifikasi ketat dan tidak sembarangan,” tegasnya.

Ketua Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) Kelapa Tunggal Pulau Kelapa, Safaatul Anam mengaku kelembagaan kelompok mitra konservasi yang dilaksanakan adalah bagian dari respon taman nasional dalam memfasilitasi lembaga mitra dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

“Legalitas kelembagaan pada pelaku konservasi sangat penting. Ini juga adalah pengakuan eksistensi kita dalam ikut menjaga pemanfaatan kawasan konservasi yang terukur,” jelasnya.

Dari itu, Safaat mengatakan, dengan pengakuan ini lembaga-lembaga masyarakat dapat mengetahui batasan dari pemanfaatan kawasan konservasi. Hal itu dapat  mengurangi dampak kerusakan lingkungan. 

“Kita jadi tahu batasan-batasannya, dan itu juga menjadi petunjuk dalam Pokdarwis melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata yang berbasis konservasi,” tandasnya.

  • Whatsapp