Rentan KKN, Rekrutmen PJLP dan PPSU Harus Diawasi

  • Whatsapp

BPS.id – Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna Kepulauan Seribu mengajak masyarakat (publik) untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi proses rekrutmen tenaga kerja yang dilaksanakan sejumlah intansi pemerintah di Kepulauan Seribu.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Seribu, Wahyu Hidayat mengatakan, pola dan proses rekrutmen petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) cendrung rentan terhadap parktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

“Ini soal keadilan, banyak dari kalangan pemuda yang mengeluhkan masalah ini. Mereka sudah apatis dengan mekanisme rekrutmen yang rentan terhadap parktik KKN ,” ungkapnya kepada beritapulauseribu.id, Sabtu (7/12).

Dia berharap, hal itu menjadi perhatian instansi terkait yang sedang melaksanakan program penerimaan petugas. Prosesnya harus mengedapankan azas dan prosedur yang berlaku bukan sebagai alat dari kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“Harus transparan dan akuntabel, masyarakat perlu tahu kualifikasi yang dibutuhkan. Jangan sampai kesempatan ini hanya menjadi ladang dari kepentingan tertentu,” tegasnya.

Wahyu mendorong kepada pihak terkait tersebut agar mulai saat ini mulai menepis dogma ‘orang dalam’, ‘titipan’, dan ‘wani piro’. Lantaran dogma itu adalah pangkal dari polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Ini bukan isapan jempol, mereka yang saharusnya pantas dan memenuhi kualifikasi terpaksa gigit jari akibat dari proses rekrutmen yang tidak transparan dan berpihak,” jelasnya.

Jadi, kata Wahyu, beri kesempatan dan peluang yang sama kepada pemuda dan pemudi di Kepulauan Seribu untuk berkompetisi secara adil dan merata. “Intinya, berikan kesempatan yang sama. Toh, ini juga keuntungan bagi instansi, bila yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi,” tandasnya.

loading...
  • Whatsapp