Kolam Labuh Nelayan dan Konflik Pelabuhan Warnai Reses M. Idris di Pulau Tidung

  • Whatsapp

PULAU TIDUNG – Sejak 2014 lalu, usulan pembangunan alur masuk dan kolam labuh bagi nelayan di sisi utara Pulau Tidung selalu gagal. Padahal lokasi itu sangat membutuhkan adanya tempat bersandar bagi perahu nelayan.

Hal itu menjadi satu dari sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan saat kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, H. Muhammad Idris, Jumat (15/11/2019).

Masalah kapal jenazah, penambahan PJLP, air bersih, dan peningkatan SDM dengan penambahan waktu belajar juga mewarnai reses anggota dewan dari Fraksi partai Nasdem di pulau permukiman yang terkenal dengan ikon wisata jembatan cinta itu.

“Tahun ini kita harap dijadikan usulan prioritas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten kepulauan Seribu. Apalagi sekarang ada wakil kita di DPRD, semoga pembangunannya dipercepat.” harap Asnawi salah seorang warga.

Dikatakanya, wilayah sisi utara RW 01, 02, dan 03 Kelurahan Pulau Tidung sangat membutuhkan kolam labuh. Pasalnya, bila terjadi angin barat kapal nelayan yang tersapu angin dan terdampar.

“Karena tidak ada tempat berlindung, kapal-kapal nelayan banyak terdampar bila musim angin barat. Selain itu, tambat labuh kapal yang jauh dari daratan juga menyulitkan nelayan untuk melaut,” paparnya.

Disisi lain, H. Badrun, Tokoh Agama Pulau Tidung meminta kepada M. Idris memediasi dari permasalahan konflik yang dialami kapal-kapal angkut bahan kebutuhan pokok asal Pulau Tidung dengan nelayan lokal di Pelabuhan Cituis, Banten. Disampaikannnya, saat ini kapal-kapal dari Pulau Tidung itu hanya boleh bersandar paling lama 2 jam saja.

“Ini harus segera diselesaikan, sebagaian besar kebutuhan bahan pokok dibawa melalui pelabuhan itu. kalau hanya 2 jam saja bersandar sangat tidak maksimal untuk menurunkan barang-barang kebutuhan pokok,” tutur Badrun.

Menyoroti keluhan yang disampaikan masyarakat Kelurah Pulau Tidung, Muhammad Idris mengtakan, ketimpangan pembangunan yang terjadi di dua bagian pulau harus menjadi perhatian semua pihak. Dirinya meyakini, pembangunan yang dilaksanakan harus merata dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

“Bagian utara Pulau Tidung memang kurang rapi berbanding terbalik dengan bagian selatan pulau ini. memang sejak lama saya dengar rencana pembangunan kolam labuh di wilayah itu, tapi sampai saat ini belum terrealisasi,” kata Idris.

Padahal, sambung Idris, pembangunan kolam labuh itu dapat menambah lokasi wisata di Pulau Tidung. Istilahnya, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampui.

Menyinggung soal masalah kekinian yang dihadapi masyarakat tentang dilarangnya kapal angkut barang asal Pulau Tidung bersandar di pelabuhan Cituis. M. Idris merasa prihatin, dia meminta agar instansi terkait segera turun tangan dan mencari solusi terbaik.

“Saya juga akan turun membantu masyarakat. Dalam waktu dekat kita akan bicarakan ini di fraksi dan meminta arahan dari teman-teman DPRD lainnya. Karena situasi ini harus dilakukan secara terukur,” katanya.

Dijelaskannya, Pelabuhan Cituis merupakan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sehingga harus ada koordinasi lintas wilayah antara DKI Jakarta dengan Banten. Kalaulah, sambung Idris, kondisinya seperti Bantar Gebang, Bekasi permasalahannya tidak akan serumit ini.

“Lahan TPA Bantar Gebang sudah dibeli DKI, jadi mau diapakan saja sudah hak milik. Kalau Pelabuhan Cituis kasusnya berbeda, harus ada koordinasi lintas wilayah,” tandasnya.

  • Whatsapp