Akses Jalan Kapal Dipenuhi Lumpur, Nelayan Tak Bisa Melaut

  • Whatsapp

TANGERANG – Sejak beberapa tahun, para nelayan di Desa Suryabahari maupun Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, mengeluhkan akses jalan kapal nelayan yang biasa digunakan untuk pergi melaut, kondisinya sangat memprihatinkan.

Terlebih disaat musim kemarau seperti saat ini. Akses jalur jalan kapal nelayan tidak bisa dilintasi saat akan pergi dari dermaga dan juga saat akan masuk untuk bersandarnya kapal, karena tingginya lumpur di akses jalur jalan kapal. Akibatnya, kapal nelayan tak bisa bergerak atau melintas.

Dampaknya, para nelayan tidak bisa pergi mencari ikan sebagai yang menjadi aktivitas mata pencahariannya sehari-hari. Demikian juga dengan kapal feri yang menampung dan membawa kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Pulau Seribu, menjadi terganggu dikarenakan akses jalur jalan kapal yang dipenuhi lumpur.

Padahal, kawasan Desa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mayoritas mata pencahariannya bergantung dari hasil tangkapan ikan para nelayan. Tanpa adanya nelayan yang mencari ikan di laut, bisa dipastikan penduduk disekitar Desa Suryabahari resah. Sebab, kondisi ekonomi serta kebutuhan sehari-hari mereka akan terganggu dengan kondisi tersebut.

Bagaimana tidak, nelayan sulit mendapatkan uang karena susah mencari ikan karena akses jalan kapal yang tak mungkin bisa dilewati. Walaupun ada dari beberapa masyarakat mata pencahariannya dari bertani dan buruh, namun perputaran roda ekonomi di wilayah pesisir itu mayoritas adalah dari tangkapan ikan. Dengan kata lain, baik atau tidaknya suatu perekonomian daerah pesisir itu tergantung dari hasil pendapatan menangkap ikan oleh nelayan.

Lantaran kondisi yang sudah berlangsung lama, pada Sabtu (9/11/2019) para nelayan di Desa Suryabahari dan Sukawali bebondong-bondong mendatangi Kantor/tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Suryabahari. Mereka menuntut pihak terkait untuk memperbaiki akses kapal nelayan agar bisa dilewati saat akan pergi melaut mencari ikan.

Menurut para nelayan, sudah sepatutnya pihak terkait, khususnya Dinas Pehubungan (Dishub) untuk memperbaiki akses jalan kapal para nelayan. Selain itu, juga menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi dan Syahbandar mempunyai tanggung jawab serta tugas pokok sesuai dengan PM 34 Tahun 2012 Pasal 2.

“Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.”

Dan Syahbandar harus menjalankan fungsi sesuai dengan PM 34 Tahun 2012 Pasal 3: yaitu pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi.

Para nelayan berharap, para pihak terkait segera memberi tindakan yang lebih baik untuk para nelayan, agar jangan sampai para nelayan menyuarakan dan melakukan aksi yang berlebihan sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif karena menuntut haknya sebagai warga negara untuk kepentingan ekonomi bersama.

  • Whatsapp