Muhammad Idris : Soal Anggaran, Kita Terbukti Masih ‘Anak Tiri’ Jakarta

  • Whatsapp
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem H. Muhammad Idris yang juga merupakan putra asli Kepulauan Seribu meminta dengan sangat agar masyarakat Kepulauan Seribu tetap bersabar dan istiqomah. (Foto : Istimewah)

Ada yang luput dari perhatian media massa mainstream dan menengah yang meliput pembahasan Rancangan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (RPBD) DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Media lebih suka menyoroti nilai anggaran tak masuk akal untuk menyudutkan Gubernur Anies Baswedan, ketimbang melihat ketimpangan alokasi anggaran lima wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Persoalan sekitar 27 ribu penduduk Kepulauan Seribu seakan bukan isu menarik dan tak punya nilai jual bagi media. Di ruang sidang Komisi D DPRD DKI, Jumat 1 November 2019, saat pemerintah Kabupaten Administratif Kabupaten Kepulauan Seribu memaparkan postur RAPBD tahun 2020, situasi serupa terjadi. Tidak banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang memblejeti setiap anggaran untuk Kepulauan Seribu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Atau, mempertanyakan mengapa ketiadaan sarana tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak menjadi usulan.

Ada alasan kebanyakan anggota dewan untuk ‘tidak mengisitmewakan’ pembahasan Kepulauan Seribu. Pertama, masyarakat Kepulauan Seribu bukan konstituen mereka. Kedua, jumlah penduduk Kepulauan Seribu terlalu sedikit dibanding wilayah lain. Ketiga, kebanyakan anggota dewan tidak punya hubungan emosional, apalagi primordial, dengan masyarakat Kepulauan Seribu.

Kebupaten Administratif Kepulauan Seribu tidak memiliki instansi lengkap seperti wilayah ibu kota lainnya. Sampai saat ini, misalnya, Kepulauan Seribu tak punya Suku Dinas (Sudin) Binamarga dan Kehutanan yang meliputi pemakaman dan pertamanan. Akibatnya, tidak ada instansi yang mengusulkan ketika terjadi krisis pemakaman dan permukiman di Kepulauan Seribu.

Lainnya, tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan yang dilaksanakan selama bertahun-tahun. Contoh, betonisasi garis pantai di hampir semua pulau. Betonisasi mungkin penting untuk menahan abrasi. Namun, betonisasi merusak terumbu karang, hamparan pasir, dan membuat pulau kehilangan keindahan alaminya.

Kebutuhan Mendesak

Selama bertahun-tahun, masyarakat Kepulauan Seribu diwakili figur yang bukan Orang Pulau – sebutan untuk warga asli Kepulauan Seribu – di DPRD. Sebagai bukan Orang Pulau, wakil Kepulauan Seribu relatif tidak memiliki kaitan apa pun, selain politis, dengan Orang Pulau. Di sisi lain, Orang Pulau – kendati tidak memiliki perbedaan dengan penduduk asli Jakarta lainnya – memiliki cara pandang dan berpikirnya sendiri; dua hal yang dibentuk oleh lingkungan alam yang khas, yaitu laut.

Orang Pulau saling memiliki keterikatan satu sama lain, dengan garis keturunan yang terjaga sedemikian rupa. Orang Pulau memiliki cara sendiri melihat persoalan, dan peka terhadap persoalan sekitar di masa depan.

Khusus yang terakhir terlihat pada kegelisahan mereka akan krisis pemakaman. Lainnya, seperti yang dialami masyarakat Pulau Kelapa, adalah krisis fasilitas instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan toilet komunal.

Keduanya bukan persoalan baru, tapi muncul sejak lama. Keduanya menjadi persoalan menahun, muncul di setiap musyawarh rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, tapi tak pernah masuk ke dalam usulan anggaran dan dibahas di DPRD. Menariknya, pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu selalu punya cara mengelak, atau berlindung di balik aturan ketika persoalan ini menjadi isu publik dan dibahas di DPRD.

Ketiadaan instansi terkait, misalnya, selalu menjadi alasan tidak adanya usulan perlunya pemakaman baru. Di sisi lain, SKPD yang bertanggung jawab membangun IPAL kerap mengeluhkan ketiadaan lahan. Seolah yang ada hanya mengeluh, bukan mencari solusi untuk mengatasi ketiadaan lahan.

Yang juga membuat miris adalah minimnya anggaran untuk satu pengadaan fasilitas tertentu. Misal, anggaran perumahan untuk Kepulauan Seribu – diusulkan oleh Dinas Perumahan – yang hanya Rp 6 miliar untuk belanja langsung dan tidak langsung. Pertanyaan, berapa persen dari jumlah itu yang dinikmati langsung masyarakat. Mungkin nyaris tidak ada.

Menjadi lebih miris jika melihat anggaran perumahan untuk wilayah lain, yang rata-rat mencapai ratusan miliar. Fakta ini membuat Orang Pulau bertanya-tanya apakah kami tidak berhak mendapat perlakuan sama dengan penduduk lain di DKI Jakarta. Atau memang Orang Pulau harus diperlakukan berbeda? Jika pertanyaan terakhir tak bisa dijawab, itu artinya ada diskriminasi terhadap Orang Pulo.

Bagi saya dan kawan-kawan Orang Pulau, Kepulauan Seribu adalah paradoks pembangunan Jakarta. Di satu sisi, pemerintah pusat menetapkan Kepulauan Seribu sebagai satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau ‘Bali Baru’, di sisi lain pembangunan yang digencarkan Pemerintah DKI Jakarta relatif tak menyentuh Orang Pulau dan memiliki efek menghidupi berkelanjutan.

Paradoks yang lebih nyata adalah betonisasi garis pantai di pulau-pulau berpenduduk. Betonisasi melenyapkan salah satu keunggulan setiap pulau sebagai destinasi wisata, yaitu pantai. Betonisasi mengubah lanskap perairan sekitar pulau, dan membuat pulau-pulau permukiman menjadi tidak menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai.

Saatnya menghentikan betonisasi garis pantai sekujur pulau. Dana ratusan miliar untuk proyek itu mungkin bisa dialihkan ke kebutuhan masyarakat yang paling mendesak; pembangunan IPAL di Pulau Kelapa dan penyediaan lahan pemakaman. Yang juga sangat mendesak adalah perhatian Gubernur Anies Baswedan terhadap Kepulauan Seribu, agar anggapan Orang Pulau, Kepulauan Seribu adalah Jakarta bukanya ‘anak tiri’ – nya.